 | Hari ini | 449 |
 | Kemarin | 725 |
 | Minggu ini | 2716 |
 | Bulan ini | 12692 |
 | Semua | 79797 |
Bimbingan Teknis Sertifikasi Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah di Lingkungan PTA Medan
KPTA Medan bersama Ketua Panitia Penyelenggara
Medan, 20-22 Februari 2012 | pta-medan.go.id
Berdasarkan
surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor :
W2-A/679/OT.01.2/II/2012 maka diadakanlah kegiatan Pembinaan Pengadaan
Barang dan Jasa bagi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang
dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 Februari 2012 bertempat di Hotel
Grand Antares Medan. Kegiatan ini diikuti oleh 70 orang peserta yang
berasal dari satker PTA Medan dan PA se Sumatera Utara.
Terakhir Diupdate (Kamis, 23 Februari 2012 16:37)
Sekretaris MA Membuka Rapat Kerja Badilag
Bandung l Badilag.net Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, SH, MH secara resmi membuka Rapat Kerja Ditjen Badilag, Selasa malam (21/2/2012), di Hotel Garden Permata, Bandung. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka rapat kerja Ditjen Badilag saya nyatakan resmi dibuka,” ujar Sekretaris MA. Di hadapan para peserta Rapat Kerja,
Sekretaris MA mengaku terkesan dengan apa yang telah dilakukan Ditjen
Badilag. “Saya memberi apresiasi yang luar biasa terhadap lingkungan
peradilan agama yang sudah sangat maju,” ungkapnya. Menu Bantuan Panggilan Sidang (Tabayun)
Gambar Menu Bantuan Panggilan Surat Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI Nomor 0229/DjA.3/HK.05/II/2012, tanggal Februari 2012, tentang pPrmohonan bBntuan Panggilan (Tabayun) mengisyaratkan, masih ditemui permsalahan yang berkaitan dengan permohonan bantuan panggilan sidang atau pemberitahuan isi putusan (PIP) (Tabayun) kepada pengadilan agama lain. Setidaknya ada dua hal yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, yaitu pertama data yang dikirimkan oleh PA pemohon bantuan tidak lengkap atau salah, dan yang kedua adlah PA yang diminta bantuan tidak (segera) melaksanakan bantuan. Kedua hal tersebut dapat menghambat pelaksanan persidangan yang berakibat dapat merugikan pihak yang berperkara.
Terakhir Diupdate (Selasa, 21 Februari 2012 09:58) Memperbincangkan Pembentukan Family Court di Indonesia
Dirjen Badilag Wahyu Widiana sedang memaparkan pendapatnya tentang Family Court di Indonesia.Jakarta l Badilag.net Gagasan pembentukan pengadilan keluarga atau Family Court di Indonesia mulai mencuat. Sejumlah pihak menilai Indonesia perlu memiliki pengadilan khusus yang menangani masalah keluarga secara terpadu, baik perdata maupun pidana. Family Court itu digadang-gadang dapat memberi akses yang lebih baik kepada perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan keadilan. Di Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Jumat (17/2/2012), Federasi LBH Apik menggelar workshop yang membahas masalah itu. Federasi LBH Apik menyodorkan beberapa model Family Court di Indonesia. Salah satunya, Family Court akan berada di bawah peradilan umum dan peradilan agama. Yang satu untuk non-muslim dan satunya lagi untuk muslim.
|
